Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Pemerintah Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tengah Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Kepala Bakom RI mengajak masyarakat menjaga keamanan dan persatuan di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Pemerintah Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tengah Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda mengingatkan agar persoalan tersebut tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Dia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan tidak membiarkan ambisi kekuasaan merusak persatuan nasional.

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa,” kata Syahganda, Kamis (5/11).

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi praktik politik yang mengabaikan etika dan berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, kepentingan politik tertentu tidak seharusnya mengorbankan stabilitas dan keutuhan bangsa.

“Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran Kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat,” ucap Syahganda.

Syahganda menilai, dugaan tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan, keselamatan, serta kewibawaan Presiden harus ditangani secara serius.

Lebih lanjut, ia meminta proses pengusutan dilakukan secara objektif dan transparan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, hingga akses ilegal yang diduga menyasar dirinya.

Dugaan aktivitas tersebut tidak hanya disebut menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, pimpinan partai politik, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.