Prabowo Gelontorkan Rp 200 Miliar untuk Penanganan Karhutla Sumsel, Total 15 Daerah Terima Bantuan

Citra satelit NASA ungkap hampir seluruh wilayah Indonesia berwarna merah akibat karhutla yang semakin parah. (NASA)

JawaPos.com - Pemerintah memastikan terus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).  Untuk mengatasi kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 200 miliar.

Bantuan tersebut diberikan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota.

Penyaluran bantuan itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel, Senin (26/10).

“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini dilihat dari status kedaruratan,” kata Raja Juli.

Ia menjelaskan, pada tahap pertama pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan empat kabupaten. Keempat daerah tersebut meliputi Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.

Selanjutnya, bantuan tahap kedua senilai Rp 100 miliar disalurkan kepada 10 kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sumsel. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan presiden untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp 200 miliar.

Sepuluh daerah yang menerima bantuan tahap kedua terdiri atas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Raja Juli menekankan, pemberian Banpres tersebut didasarkan pada status kedaruratan penanganan karhutla di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan. Menurutnya, anggaran yang bersumber dari Presiden Prabowo itu harus digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

“Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menhut menyatakan bahwa Banpres tersebut merupakan dukungan tambahan di luar anggaran yang telah disiapkan melalui berbagai sumber pendanaan pemerintah.

Dukungan itu mencakup dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Melalui dukungan anggaran dari berbagai sumber tersebut, pemerintah pusat berharap penanganan karhutla di Sumsel dapat berjalan lebih optimal.