Resmi Diharamkan MUI, Sahroni Desak Dibentuk Aturan Hukum Peredaran Vape

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara)

JawaPos.com - Komisi III DPR RI mendukung fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang rokok elektrik atau vape yang dikeluarkan baru-baru ini. Fatwa ini perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan aturan hukum tentang larangan peredaran vape.   Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, vape selama ini marak disalahgunakan untuk narkoba. Oleh karena itu, layak mendapat larangan beredar.   “Kami di komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11).   Saat ini fatwa haram MUI harus dilengkapi dengan payung hukum formil. Dengan begitu, peredarannya tidak terus terjadi.   Baca Juga: Bertemu 10 Eks Kapolri di Hambalang, Presiden Prabowo Ingin Sampaikan Pesan Stabilitas Keamanan   "Kami menyambut baik fatwa ini dan karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini,” imbuhnya.   Aturan hukum penting untuk mengatur regulasi vape. Tanpa adanya aturan baku, maka akan sulit mencegah vape beredar di pasaran.   “Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya," jelasnya.   Adanya payung hukum akan memberikan kepastian kepada masyarakat bila ada yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi. Aparat pun dalam melakukan penertiban bisa lebih maksimal.   "Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita stop total penyebarannya,” tandasnya.