Rusia Tahan Wartawan Jepang atas Tuduhan Mata-mata, Tokyo-Moskow Kian Tegang

Tokyo -

Pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang berada di Moskow pekan ini untuk berupaya menemui seorang wartawan Jepang yang ditangkap di wilayah timur jauh Rusia atas dugaan spionase.

Yuki Imai, wartawan surat kabar Hokkaido Shimbun, ditangkap oleh dinas keamanan Rusia, FSB, pada 14 Oktober di Kota Yuzhno-Sakhalinsk, Pulau Sakhalin. Rekaman penangkapan yang disiarkan di televisi memperlihatkan petugas FSB menerobos masuk ke kamar hotelnya saat ia sedang tidur.

Imai dituduh berupaya memperoleh informasi mengenai tentara di kawasan tersebut. Lokasi itu berada di dekat Kepulauan Kuril, yang selama puluhan tahun menjadi sumber sengketa antara Rusia dan Jepang.

Otoritas Rusia segera memindahkan Imai ke Penjara Lefortovo di Moskow. Pengadilan kemudian memerintahkan agar ia ditahan setidaknya hingga 12 Desember sambil menunggu persidangan. Menurut Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), Imai yang berusia 34 tahun terancam hukuman hingga 20 tahun penjara jika dinyatakan bersalah. Organisasi itu menyerukan pembebasannya segera.

Pejabat Kedutaan Besar Jepang di Moskow belum diizinkan menemui Imai. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam penangkapan tersebut dan membantah tuduhan bahwa Imai adalah mata-mata.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev mengatakan Imai "tertangkap basah", sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Rusia, TASS. Nozdrev menuding badan intelijen Jepang menggunakan wartawan untuk mengumpulkan informasi rahasia dengan tujuan "melemahkan keamanan dan kemampuan pertahanan Rusia".

Rusia menuding wartawan sebagai mata-mata

Yoji Gomi, wartawan senior sekaligus penulis yang pernah meliput di berbagai wilayah Asia, mengatakan kepada DW bahwa wartawan Jepang sesekali bertemu dengan diplomat dalam menjalankan pekerjaan mereka dan "berbagi pemikiran dan kesan". Namun, ia menolak anggapan bahwa wartawan merupakan mata-mata bayaran.

"Negara-negara dengan sistem satu partai sering menganggap koresponden asing sebagai mata-mata karena memang untuk itulah mereka menggunakan wartawan mereka sendiri," katanya.

"Saya sangat bisa memahami bagaimana Rusia menyimpulkan bahwa Imai adalah mata-mata, karena begitulah cara mereka bekerja. Terlebih lagi, ia berada di wilayah sensitif di Rusia yang memiliki banyak pekerja Korea Utara, sesuatu yang ingin mereka rahasiakan," tambah Gomi.

Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, Tokyo, mengatakan kepada DW bahwa Rusia mungkin memandang Imai sebagai alat tawar untuk ditukar dengan warga negaranya yang ditahan di luar negeri.

Namun, Nagy meragukan Jepang akan tunduk pada tekanan tersebut.

"Mereka akan melawan karena jika tidak, itu berarti Rusia, atau negara lain mana pun, bisa begitu saja menangkap seorang warga Jepang, mengadilinya atas tuduhan spionase, lalu menuntut pembebasan salah satu warga mereka," katanya.

"Itu akan menjadi preseden yang berbahaya," tambahnya.

Penangkapan Imai terjadi setelah seorang anggota kelompok peretas Qilin, yang dikaitkan dengan Rusia, ditangkap di Jepang dan diekstradisi ke Jerman. Anggota kelompok itu akan menghadapi dakwaan terkait serangan siber tahun 2024 terhadap sebuah pusat logistik.

Kasus penangkapan wartawan di Rusia sebelumnya terjadi pada 2019 atas tuduhan "berupaya memperoleh informasi rahasia mengenai potensi militer Rusia di Timur Jauh", menurut kantor berita Rusia, Interfax. Namun, wartawan dalam kasus tersebut segera dibebaskan.

Kasus Imai mungkin menjadi yang paling serius sejak penangkapan wartawan Wall Street Journal, Evan Gershkovich, di Rusia pada 2023. Gershkovich dijatuhi hukuman 16 tahun penjara di sebuah koloni pemasyarakatan sebelum dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan negara-negara Barat pada 2024.

Hubungan Jepang dan Rusia kian tegang

Penangkapan Imai menjadi insiden terbaru dalam rangkaian peristiwa yang membuat hubungan kedua negara terus memburuk.

Menurut Nagy, penangkapan tersebut bertujuan menekan Tokyo. Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari upaya terkoordinasi dengan China untuk mengisolasi Jepang, di tengah kesibukan Amerika Serikat (AS) menghadapi persoalan dalam negeri dan konflik di Timur Tengah.

"Moskow dan Beijing berkoordinasi untuk membangun citra bahwa Jepang bukanlah anggota komunitas internasional yang sudah berubah, melainkan masih merupakan negara militer seperti pada 1930-an dan menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," kata Nagy.

"Semua ini dirancang untuk mencoreng upaya Jepang memimpin diplomasi di kawasan pada saat perhatian AS mungkin sedang teralihkan," katanya. "Bahkan, benar atau tidaknya tuduhan itu tidak terlalu penting; mereka akan terus mengulanginya untuk mendiskreditkan dan melemahkan Tokyo."

Sengketa kepulauan yang berlangsung puluhan tahun

Tadashi Anno, profesor ilmu politik di Sophia University, Tokyo, mengatakan kepada DW bahwa menurutnya Jepang telah berupaya keras menjaga hubungan yang stabil dengan Rusia. Upaya itu tetap dilakukan setelah Tokyo bergabung dengan negara-negara lain dalam mengecam invasi Rusia ke Ukraina.

Anno mengaku sulit memahami mengapa Rusia baru sekarang meningkatkan tekanan terhadap Jepang.

"Jepang mengecam invasi ke Ukraina pada tahun 2022 karena itu merupakan pelanggaran mendasar terhadap hukum internasional, tetapi Rusia baru sekarang membalas dengan keras," katanya.

Salah satu persoalan utama di balik memburuknya hubungan kedua negara adalah sengketa atas gugusan pulau di lepas pantai ujung utara Jepang. Kepulauan tersebut direbut pasukan Soviet setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.

Tokyo sebelumnya sempat berharap bahwa upaya diplomasi yang terarah dapat meyakinkan Rusia untuk mengembalikan kepulauan itu ke bawah kedaulatan Jepang. Jepang menyebutnya Wilayah Utara, sementara Rusia mengenalnya sebagai Kuril Selatan.

Namun, upaya tersebut tersendat dalam beberapa tahun terakhir. Peluangnya semakin mengecil setelah Jepang mengumumkan bahwa pada musim semi tahun ini negara itu akan bergabung dengan inisiatif NATO untuk memberikan bantuan nonmematikan kepada Kyiv.

Pada Agustus, Presiden Vladimir Putin mengunjungi kepulauan yang disengketakan tersebut. Ia menjadi pemimpin Rusia kedua yang melakukan kunjungan ke sana.

Awal bulan ini, delegasi pengusaha China juga diterima di salah satu pulau tersebut. Pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama ekonomi kini sedang berlangsung.

Artikel ini ditulis pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Melisa Lolindu

(nvc/nvc)