JawaPos.com - Puncak El Niño ekstrem diperkirakan terjadi pada akhir 2026. Di tengah ancaman Super El Niño itu terjadi proyeksi anomali suhu permukaan laut Pasifik. Hal ini berimbas pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk itu penanggulangan karhutla disarankan diubah karena membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Penanganannya bukan semata-mata mengandalkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya ditemukan titik api.
Pakar Kehutanan dan Lingkungan Sudarsono Soedomo mengatakan, ancaman El Niño tahun ini berpotensi menghadirkan kondisi kekeringan yang sangat ekstrem dan menyulitkan pengendalian karhutla. Karhutla jauh lebih sulit dicegah dan dikendalikan.
"Karena itu, yang perlu kita gelorakan adalah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi untuk menghadapi bencana ini bersama-sama,” ujar Sudarsono kepada wartawan pada Senin (2/11).
Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) memperingatkan fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai intensitas ekstrem pada akhir 2026. Hal itu berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950.
Anomali suhu permukaan laut di Pasifik tropis diproyeksikan mencapai 3,7 derajat celsius di atas normal. Kondisi ini tergambar dalam peta suhu global yang didominasi warna merah, mencerminkan semakin menguatnya fenomena tersebut.
Sudarsono menilai pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman, pencabutan izin, atau penetapan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab setiap kali ditemukan titik api tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Terlebih, kebakaran pada kondisi iklim ekstrem dapat berkembang sangat cepat, melintasi batas administrasi dan konsesi, serta melibatkan faktor lingkungan dan aktivitas manusia yang kompleks.
El Niño ekstrem dapat menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan, terutama di wilayah rawan karhutla. Kondisi tersebut membuat lahan gambut semakin kering, termasuk lapisan organik di bawah permukaan tanah. Kombinasi kondisi yang kering, kelembapan udara rendah, dan angin kencang turut meningkatkan risiko kebakaran berskala besar atau megafire, yang dapat berkembang melampaui kapasitas pemadaman di lapangan.
Terkait penerapan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, Sudarsono menilai doktrin tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sederhana sebagai kebakaran di konsesi berarti perusahaan otomatis bersalah.
