Berapa Gaji Pensiun dan Fasilitas yang Diterima Gibran Usai Mundur?

Jakarta, CNN Indonesia --

Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Ia meminta MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Hasil rapat gabungan MPR telah menetapkan rapat pelaksanaan paripurna digelar pada 2 Desember 2026.

Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.

Sehingga, jika dihitung mundur 14 hari sebelum 2 Desember, dua nama usulan cawapres pengganti Gibran yang dikirim Presiden Prabowo ke MPR harus diterima Rabu (18/11) pekan depan..

Ada ketentuan yang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat yang berhenti dengan hormat, termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri,

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikut hak dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden

1. Uang pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir

Wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.

2. Tunjangan dan biaya rumah tangga

Selain pensiun, wakil presiden yang tidak lagi menjabat juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 7 UU itu, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.

[Gambas:Video CNN]

3. Biaya perawatan kesehatan

Negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan wakil presiden yang tidak lagi menjabat beserta keluarganya.

4. Rumah kediaman dan kendaraan negara

Wakil presiden yang tidak lagi menjabat berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Selain rumah, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.

Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9 UU itu mengatur hak dan fasilitas itu diberikan kepada wakil presiden yang tidak lagi menjabat terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Namun, hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.

Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

(yoa/isn)