JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 14.000 desa yang belum memiliki Taman Kanak-kanak (TK) akan dibangunkan hingga akhir tahun 2026 sebagai bagian dari pemerataan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan bahwa pemerataan akses perlu dipercepat karena ketimpangan jangkauan antarwilayah masih sangat terasa.
"Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak," ujarnya, Sabtu (7/11).
Seiring dengan itu, Kemendikdasmen memperketat pengawasan tata kelola anggaran revitalisasi sekolah. Seluruh dana bantuan dipastikan harus terserap sepenuhnya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan tanpa ada penyimpangan peruntukan.
"Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas," tegas Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan revitalisasi agar penggunaan anggaran menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti penerima bantuan boleh mengabaikan aturan administrasi.
Pengelola sekolah diminta segera melapor secara transparan apabila menghadapi kendala tak terduga seperti bencana alam, agar tidak timbul masalah dalam pertanggungjawaban anggaran.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI Gogot Suharwoto melaporkan bahwa sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD pada tahun 2026 mencapai 19.940 sekolah.
Terdiri atas 3.865 jalur reguler dan 16.075 Alokasi Biaya Tambahan/ABT.
