JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik pemotongan insentif upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tidak hanya menyasar kepala daerah, tetapi juga sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11).
Budi menjelaskan, insentif upah pungut merupakan hak yang diberikan kepada unit kerja yang memiliki tugas mengelola pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan adanya pemotongan terhadap insentif yang semestinya diterima secara penuh oleh para pegawai.
KPK masih menelusuri bagaimana praktik pemotongan tersebut dilakukan. Penyidik mendalami proses penyaluran insentif, mekanisme pemotongan, hingga pihak yang memiliki kewenangan maupun dasar dalam melakukan pengurangan pembayaran kepada pegawai.
"Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya," ujar Budi.
Selain mekanisme, penyidik juga berupaya mengungkap besaran insentif yang diduga dipotong serta periode terjadinya praktik tersebut. Pendalaman ini diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pola pemotongan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Di sisi lain, KPK beralasan pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor merupakan bagian dari strategi penyidikan agar proses pemeriksaan berjalan lebih efektif.
"Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan," klaimnya.
Menurut Budi, pemeriksaan di wilayah Bogor juga memberikan kemudahan bagi penyidik untuk memperoleh dokumen, data, maupun informasi tambahan yang diperlukan selama proses penyidikan. Dengan demikian, apabila terdapat kebutuhan pendalaman lebih lanjut, pemenuhan bahan pemeriksaan dari para saksi dapat dilakukan secara lebih cepat.
