Tuntutan Reformasi Menguat Jelang Konferensi Iklim COP31 di Turki

Ankara -

Jelang KTT Iklim di Turki, Senin (9/11) depan, tuntutan reformasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan terus menggema. Aturan yang berlaku saat ini dinilai "dirancang untuk gagal" sejak awal.

Di Antalya, Turki, puluhan ribu diplomat, menteri, ilmuwan, aktivis, dan pelaku industri kembali berkumpul pada Senin (9/11) pekan depan dalam konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31. Seperti setiap pertemuan iklim lainnya, forum ini diharapkan menjadi ruang mencari jawaban atas satu pertanyaan yang sama: bagaimana dunia dapat menahan laju pemanasan global yang terus meningkat.

Namun ketika perundingan dimulai, ada kesan bahwa krisis iklim bergerak lebih cepat daripada kemampuan diplomasi internasional untuk meresponsnya.

Banyak ilmuwan meyakini pemanasan global kini berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Dua bulan lalu, PBB menyesuaikan kembali target yang selama satu dekade menjadi pegangan utama diplomasi iklim: menjaga kenaikan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri. Ambisi itu kini dinilai semakin sulit dicapai karena dunia telah melampaui lintasan emisi yang seharusnya.

Konsekuensinya sudah terlihat di berbagai tempat. Gelombang panas ekstrem yang mematikan melanda sejumlah wilayah Eropa pada musim panas lalu. Di Nepal, banjir besar menghancurkan permukiman dan infrastruktur. Di banyak negara lain, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, hingga badai dengan intensitas lebih tinggi semakin sering terjadi. Ancaman yang dulu digambarkan sebagai risiko masa depan kini hadir sebagai kenyataan sehari-hari.

Tiga dekade setelah negara-negara dunia memulai negosiasi iklim tahunan di bawah naungan PBB, forum itu menghadapi pertanyaan yang semakin sulit dihindari: masih mampukah COP menjawab krisis yang bergerak jauh lebih cepat daripada proses diplomatiknya?

Momentum yang memudar

KTT di Antalya, demikian kesimpulan sejumlah pakar dan diplomat, tidak akan melahirkan terobosan besar. Untuk itu dibutuhkan reformasi terhadap mekanisme konferensi, yang kini mulai banyak digemakan jelang COP31.

COP30 di Brasil tahun lalu hanya menghasilkan kesepakatan yang dinilai banyak kalangan minim ambisi. Dokumen akhir konferensi, misalnya, gagal mencantumkan penyebutan eksplisit tentang bahan bakar fosil, penyebab utama pemanasan global.

Hasil tersebut kontras dengan besarnya tantangan yang sedang dihadapi. PBB pada September lalu memperingatkan target pembatasan pemanasan 1,5 derajat Celsius hampir pasti terlewati. Pada saat yang sama, emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil sepanjang 2025 tetap berada di sekitar level tertinggi dalam sejarah.

Situasi kian rumit karena sejumlah negara produsen bahan bakar fosil memanfaatkan mekanisme konsensus dalam COP untuk menghambat langkah-langkah lanjutan menuju penghapusan bertahap energi fosil. Diplomasi iklim global juga kehilangan salah satu pemain terbesarnya. Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia sekaligus penghasil emisi terbesar kedua, kembali menjauh dari proses tersebut di bawah Presiden Donald Trump, yang berulang kali menyebut pemanasan global sebagai "tipuan".

Dirancang untuk gagal?

Kebuntuan diplomatik di forum iklim mendorong munculnya tuntutan untuk mereformasi mekanisme konferensi. Usulan reformasi yang bermunculan beragam. Ada yang menginginkan COP digelar setiap dua tahun sekali, bukan setiap tahun. Ada yang mengusulkan konferensi dibuat lebih kecil. Ada pula yang menyerukan penghapusan sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus.

Menteri Lingkungan Panama, Juan Carlos Navarro, pekan lalu melontarkan kritik paling tajam. Menurutnya, aturan konsensus memungkinkan "satu orang bodoh" menggagalkan kesepakatan yang didukung hampir seluruh peserta. "COP dirancang untuk gagal," katanya kepada AFP.

Pandangan serupa pernah disampaikan Club of Rome, lembaga pemikir internasional yang beranggotakan mantan kepala negara, pemimpin bisnis, dan ilmuwan. Dalam surat terbuka yang diterbitkan pada 2023, kelompok itu menyerukan "reformasi mendesak" terhadap proses COP.

Mereka menilai struktur COP yang berbasis konsensus secara inheren mendorong kemajuan yang lamban dan bertahap. Salah satu contohnya adalah dana kompensasi kerugian dan kerusakan iklim atau loss and damage fund yang baru berhasil disepakati pada 2022 setelah tujuh tahun perundingan.

"Laju yang lamban ini bertentangan dengan temuan ilmu pengetahuan iklim serta kerusakan dan risiko nyata yang sudah terjadi," demikian isi surat tersebut.

Para penandatangannya bukan sosok sembarangan. Nama-nama seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mantan Presiden Irlandia sekaligus utusan iklim PBB Mary Robinson, serta Laurence Tubiana, salah satu arsitek Perjanjian Paris, turut mendukung seruan reformasi tersebut.

Menteri Transisi Ekologi Prancis Monique Barbut melihat persoalan lain. Menurutnya, forum iklim global mulai mengalami apa yang disebutnya sebagai "kelelahan COP".

"Salah satu alasan COP kehilangan daya dorong adalah karena jumlahnya terlalu banyak," katanya.

Barbut mengingatkan bahwa COP bukan sekadar konferensi tahunan biasa. Forum itu merupakan badan hukum internasional yang seharusnya membahas isu-isu substantif dengan konsekuensi hukum yang jelas. Tanpa agenda besar yang benar-benar siap dinegosiasikan, pertemuan tahunan berisiko berubah menjadi ritual diplomatik semata.

Karena itu, dia mengusulkan agar COP resmi digelar dua tahun sekali. Pertemuan tahunan tetap dapat berlangsung, tetapi dengan status yang berbeda. Model serupa sebenarnya telah diterapkan pada dua konvensi lingkungan PBB lainnya, yakni COP Keanekaragaman Hayati dan COP Desertifikasi, yang memang diselenggarakan setiap dua tahun.

Dari negosiasi menuju implementasi

Di tengah kritik itu, muncul pula pandangan bahwa solusi tidak harus selalu datang dari perubahan struktur COP. Sebagian pihak berpendapat negara-negara yang ingin bergerak lebih cepat dapat membangun koalisi di luar kerangka formal PBB. Pendekatan semacam itu mulai terlihat setelah COP30 di Brasil.

Meski dokumen akhir dinilai lemah, Brasil ketika itu menawarkan peta jalan sukarela untuk mempercepat transisi menjauhi bahan bakar fosil. Negara-negara yang tertarik mendorong agenda tersebut kemudian menggelar pertemuan lanjutan di Kolombia pada April tahun ini, di luar proses resmi PBB.

Analis iklim dari lembaga pemikir E3G, Cosima Cassel, menyebut model ini sebagai pendekatan "jalur ganda" atau dual-track.

Menurutnya, negosiasi formal berbasis konsensus tetap diperlukan untuk memberikan arah, menetapkan komitmen kolektif, serta menciptakan ruang bagi negara-negara untuk mengidentifikasi hambatan bersama. Namun, di luar jalur formal itu, perlu dibangun "agenda aksi" yang memungkinkan kelompok negara tertentu bergerak lebih cepat dalam isu-isu spesifik.

Turki tampaknya mengadopsi pendekatan tersebut dalam COP31. Tuan rumah aktif mendorong berbagai inisiatif praktis, termasuk upaya membangun dukungan bagi komitmen global elektrifikasi.

Kepala iklim PBB Simon Stiell bahkan menilai diplomasi iklim telah memasuki babak baru yang dia sebut sebagai era implementasi.

Bagi Stiell, persoalan utama kini bukan lagi kekurangan janji, melainkan kekurangan pelaksanaan. Dunia sudah memiliki target, deklarasi, dan berbagai kesepakatan. Yang belum cukup adalah kemauan politik untuk mewujudkannya.

"Kita harus terus mengembangkan cara kerja kita untuk era baru ini," kata Stiell dalam pidatonya di Istanbul pada Februari lalu.

Pernyataan itu mencerminkan dilema yang membayangi COP31. Setelah puluhan tahun negosiasi, dunia tidak lagi kekurangan komitmen iklim. Yang dipertanyakan adalah apakah sistem yang menghasilkan komitmen-komitmen itu masih cukup cepat untuk menghadapi krisis yang terus memburuk. Dalam perlombaan melawan pemanasan global, waktu tampaknya bergerak lebih cepat daripada diplomasi.

Editor: Ayu Purwaningsih

(nvc/nvc)